SETIAP tahun, jalanan Jakarta dari Jalan Thamrin di Kawasan Bundaran HI menjadi lokasi unjukrasa yang penuh warga dan diinisiasi aktivis perempuan dari berbagai kalangan. Berbekal poster, spanduk, dan suara yang lantang, mereka menyampaikan satu pesan, kesetaraan dan keadilan bukan sekadar harapan, melainkan hak yang harus diperjuangkan.
Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Ada aktivis perempuan, mahasiswa, pekerja rumah tangga, komunitas masyarakat sipil, hingga kelompok minoritas gender dan seksual. Meski memiliki pengalaman dan persoalan yang beragam, mereka bertemu dalam satu ruang bernama “Women’s March Jakarta”.
Bagi sebagian orang, Women’s March mungkin terlihat seperti aksi demonstrasi biasa. Namun, gerakan ini menyimpan perjuangan yang lebih panjang, mulai dari menuntut perlindungan hukum bagi perempuan, menghapus kekerasan seksual, memperjuangkan keadilan ekonomi, hingga mendesak negara menghadirkan kebijakan yang tidak diskriminatif.
Lantas, apa sebenarnya Women’s March? Bagaimana sejarah gerakan ini berkembang hingga hadir di Indonesia, dan apa saja tuntutan politik yang diperjuangkan Women’s March Jakarta?
Gerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan
Secara harfiah, Women’s March berarti pawai perempuan. Istilah ini merujuk pada gerakan demonstrasi dan kampanye publik yang memperjuangkan hak perempuan, kesetaraan gender, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia.
Mengutip laman NOW, Women’s March menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi damai, orasi, poster, kampanye media sosial, diskusi, dan berbagai kegiatan advokasi.
Meski menggunakan nama Women’s March, gerakan ini tidak hanya melibatkan perempuan. Laki-laki, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan siapa pun yang mendukung kesetaraan gender juga dapat berpartisipasi.
Isu yang dibawa pun tidak selalu sama. Setiap penyelenggaraan di berbagai negara menyesuaikan tuntutan dengan kondisi sosial, politik, hukum, serta persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
Dengan demikian, Women’s March bukan hanya tentang perempuan turun ke jalan. Gerakan ini juga menjadi ruang solidaritas bagi kelompok yang selama ini menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap keadilan.
Berawal dari Amerika Serikat, Menjadi Gerakan Global
Nama Women’s March dikenal luas setelah aksi demonstrasi besar-besaran berlangsung di Washington, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2017. Aksi tersebut digelar sehari setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45.
Gagasan awal demonstrasi muncul dari Teresa Shook, seorang perempuan asal Hawaii. Setelah pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2016, ia mengusulkan penyelenggaraan pawai melalui Facebook.
Usulan sederhana itu mendapatkan respons luas. Dalam waktu singkat, gagasan tersebut berkembang menjadi gerakan massa yang melibatkan ratusan ribu orang di Washington dan berbagai kota lain di Amerika Serikat.
Pada hari yang sama, aksi solidaritas juga berlangsung di sejumlah negara. Peserta menyuarakan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mengancam hak perempuan, hak reproduksi, hak sipil, dan perlindungan kelompok minoritas.
Dari sebuah gagasan di media sosial, Women’s March kemudian berkembang menjadi gerakan internasional yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam perjuangan kesetaraan dan keadilan.
Gerakan ini juga menunjukkan bahwa persoalan hak perempuan tidak berdiri sendiri. Isu tersebut berkaitan erat dengan demokrasi, kebebasan berekspresi, perlindungan pekerja, hak kelompok minoritas, hingga kebijakan publik.
Mengusung Persoalan Perempuan ke Ruang Publik
Gelombang solidaritas tersebut turut menginspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Women’s March pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada 4 Maret 2017, menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret.
Sekitar 700 orang dari berbagai organisasi, komunitas, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka menyuarakan beragam persoalan, mulai dari kesetaraan gender, perlindungan perempuan, keberagaman, hingga keadilan sosial.
Dalam perkembangannya, Women’s March Jakarta diinisiasi oleh Lintas Feminis Jakarta sebagai perayaan perempuan dan para sekutunya. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan secara tahunan.
Jumlah peserta pun terus bertambah. Jika pada 2017 aksi tersebut diikuti sekitar 700 peserta, dalam perkembangannya ribuan orang disebut mengikuti Women’s March Jakarta setiap tahun.
Lebih dari sekadar peningkatan jumlah peserta, perkembangan ini memperlihatkan semakin luasnya keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan persoalan perempuan dan kelompok rentan.
Women’s March Jakarta juga memperluas ruang perjuangannya. Gerakan ini tidak hanya membawa isu perempuan secara umum, tetapi turut memberikan ruang bagi kelompok minoritas gender dan seksual, pekerja rumah tangga, buruh migran, masyarakat adat, serta kelompok lain yang kerap mengalami diskriminasi.
Persoalan yang mereka hadapi beragam, tetapi memiliki satu benang merah, kebijakan dan sistem yang belum sepenuhnya menjamin hak, keselamatan, serta keadilan bagi setiap orang.
6 Tuntutan Politik
Bagi Women’s March Jakarta, aksi turun ke jalan bukanlah tujuan akhir. Suara yang disampaikan dalam demonstrasi juga diarahkan untuk mendorong perubahan kebijakan dan peraturan yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan dan kelompok rentan.
Salah satu bentuk perjuangan tersebut adalah mendesak pengesahan regulasi yang dinilai penting sekaligus menolak kebijakan diskriminatif dan menindas.
Berikut enam isu politik utama yang menjadi bagian dari perjuangan gerakan ini.
1. Mendorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pekerja rumah tangga memiliki peran penting dalam kehidupan banyak keluarga. Namun, pekerjaan mereka kerap belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai.
Persoalan seperti jam kerja, upah, jaminan sosial, kekerasan, hingga eksploitasi menjadi alasan penting mengapa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga perlu diperkuat.
Women’s March Jakarta turut menyuarakan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar pekerja rumah tangga memperoleh pengakuan sebagai pekerja dan mendapatkan hak yang layak.
2. Memperjuangkan Perlindungan dari Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang mengancam keselamatan dan kebebasan perempuan. Karena itu, perlindungan terhadap korban dan penguatan sistem penanganan kekerasan menjadi bagian penting dari perjuangan gerakan perempuan.
Salah satu agenda yang disoroti adalah penguatan regulasi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk melalui perjuangan yang sebelumnya dikenal dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Tuntutan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan.
3. Mendesak Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Perempuan adat menghadapi persoalan yang berlapis. Selain berhadapan dengan ketimpangan gender, mereka juga menghadapi ancaman terhadap ruang hidup, wilayah kelola, sumber penghidupan, dan identitas budaya.
Karena itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, termasuk perempuan yang memiliki peran penting dalam menjaga pengetahuan, budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
4. Menolak Kebijakan yang Diskriminatif dan Menindas
Tidak semua kebijakan negara dianggap membawa perlindungan bagi masyarakat. Sejumlah peraturan justru dinilai berpotensi mempersempit ruang kebebasan dan memperburuk kerentanan kelompok tertentu.
Women’s March Jakarta menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan, termasuk RKUHP, UU Cipta Kerja, dan RUU Ketahanan Keluarga.
Penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap aturan yang berpotensi membatasi hak individu, memperkuat ketimpangan, serta mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan maupun kelompok rentan.
5. Memperjuangkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Ekonomi
Kesetaraan gender tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas hak secara formal. Perempuan juga membutuhkan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, akses ekonomi, dan pengambilan keputusan.
Kesenjangan upah, diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan kesempatan berkarier, serta tidak diakuinya pekerjaan perawatan yang sering dilakukan tanpa bayaran menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.
Melalui gerakan ini, perempuan dan sekutunya mendorong terciptanya kebijakan yang menjamin pekerjaan layak, perlindungan pekerja, serta distribusi kesempatan ekonomi yang lebih adil.
6. Melindungi Kelompok Rentan dan Memperjuangkan Keberagaman
Perjuangan kesetaraan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kelompok yang menghadapi diskriminasi berlapis.
Kelompok minoritas gender dan seksual, penyandang disabilitas, buruh migran, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perlindungan dan pengakuan hak yang setara.
Karena itu, Women’s March Jakarta menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pengalaman ketidakadilan sekaligus membangun solidaritas lintas kelompok.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: tidak boleh ada kelompok yang ditinggalkan dalam perjuangan menuju masyarakat yang adil dan setara.
Bukan hanya Sekadar Aksi Tahunan
Perjalanan Women’s March dari Amerika Serikat hingga berkembang di Indonesia memperlihatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender membutuhkan ruang bersama. Aksi massa menjadi salah satu cara untuk mempertemukan pengalaman, membangun solidaritas, dan membawa persoalan yang selama ini kerap terpinggirkan ke ruang publik.
Di Jakarta, gerakan ini terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak kelompok dan memperluas isu yang diperjuangkan. Tuntutannya tidak berhenti pada pengakuan terhadap hak perempuan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan pekerja, masyarakat adat, kelompok minoritas, hingga kebijakan negara.
Pada akhirnya, Women’s March Jakarta bukan semata-mata tentang siapa yang berjalan di jalanan atau berapa banyak orang yang hadir setiap tahun. Lebih dari itu, gerakan ini mengingatkan bahwa perubahan membutuhkan keberanian untuk bersuara, solidaritas untuk saling mendukung, dan kebijakan yang benar-benar melindungi hak setiap orang.(*)
Foto: IG Magdalene
