Simburcahaya.com – Di tengah ambisi pemerintah mempercepat transisi energi melalui pengembangan panas Bumi, perempuan justru menjadi kelompok yang paling banyak menanggung konsekuensi di tingkat akar rumput. Ketika proyek-proyek energi bersih dipromosikan sebagai jalan menuju masa depan rendah karbon, kehidupan perempuan di wilayah terdampak menghadapi perubahan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan keluarga.
Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas panas Bumi sebesar 5.200 megawatt (MW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sejumlah proyek bahkan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas), menandai percepatan pembangunan yang dianggap penting bagi ketahanan energi nasional.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan dan narasi transisi energi hijau, terdapat kisah lain yang jarang terdengar, perempuan yang harus bekerja lebih keras ketika sumber air berubah, lahan pertanian menurun produktivitasnya, atau anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan.
Laporan khusus Magdalene menemukan pola serupa di berbagai wilayah pengembangan panas Bumi. Selama hampir satu tahun, tim liputan menelusuri kehidupan masyarakat di Bondowoso, Jawa Timur; Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di tiga wilayah yang sama-sama berada di “titik panas” transisi energi itu, perempuan muncul sebagai penanggung beban terbesar.
Perempuan tidak hanya menjaga keberlangsungan rumah tangga, tetapi juga menjadi pihak pertama yang menghadapi dampak perubahan lingkungan. Ketika akses air bersih terganggu, perempuan harus berjalan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat hasil pertanian menurun, merekalah yang mengatur ulang pengeluaran rumah tangga agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Dan ketika kesehatan anggota keluarga terganggu, perempuan kembali mengambil peran utama sebagai perawat sekaligus pencari solusi.
Infografis Perempuan di garis terdepan terdampak Proyek Panas Bumi (Tim Magdalene.co)
Temuan ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak semata soal mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Lebih dari itu, transisi yang adil harus memastikan bahwa kelompok yang paling rentan, terutama perempuan, tidak menjadi pihak yang menanggung biaya sosial dan ekologis terbesar atas nama pembangunan berkelanjutan.
Sebab, energi bersih yang dibangun tanpa mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan berisiko melahirkan ketidakadilan baru di tengah upaya menyelamatkan bumi.
Tiga lokasi dipilih tim liputan Magdalene karena merepresentasikan karakteristik proyek yang berbeda, mulai dari model pengelolaan, status operasional, hingga dinamika sosial-ekologinya. Bondowoso mewakili proyek yang baru beroperasi, Mandailing Natal merupakan wilayah dengan proyek yang telah beroperasi dan memiliki riwayat kebocoran gas H₂S, sedangkan Ngada merupakan wilayah yang masih berada dalam proses pengembangan setelah PLTP Mataloko berhenti beroperasi.
Gender Impact Assessment
Berbeda dari banyak liputan mengenai panas Bumi yang berfokus pada aspek teknis, investasi, atau konflik lingkungan, laporan ini menggunakan panduan Gender Impact Assessment (GIA) yang diterbitkan Oxfam pada 2017 sebagai kerangka analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk membaca bagaimana perubahan lingkungan memengaruhi kelompok masyarakat secara berbeda.
Meski berbeda wilayah dan pengelola, warga di Bondowoso, Mandailing Natal, dan Mataloko menyampaikan keluhan yang serupa, sumber air berubah, kesehatan terganggu, hasil pertanian menurun, dan ruang hidup mereka semakin tertekan.
Temuannya menunjukkan perempuan menanggung beban paling besar pekerjaan domestik bertambah, risiko kesehatan meningkat, peran ekonomi dipaksa meluas, dan akses terhadap sumber daya bersama seperti air, pangan, serta tanaman obat semakin terbatas.
Di tengah percepatan transisi energi, pertanyaan mendasarnya bukan hanya tentang energi bersih, melainkan juga tentang siapa yang harus membayar ongkos sosial dan ekologisnya.
Dekat permukiman (Tim Magdalene.co)
Krisis Lingkungan Muncul pada Setiap Fase Proyek
Meski berada pada fase proyek yang berbeda, warga di ketiga wilayah menyampaikan persoalan yang serupa, yakni perubahan kualitas air, paparan gas hidrogen sulfida (H₂S), serta penurunan hasil pertanian.
Di sekitar PLTP Ijen Blawan, Bondowoso, 200 kepala keluarga di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk melaporkan air berubah kehijauan dan terasa pahit. Warga juga mengaitkan perubahan tersebut dengan keluhan mual dan diare, terutama pada anak-anak, serta bau H₂S yang kerap tercium dari area proyek.
Di Mandailing Natal, rangkaian kebocoran gas H₂S di wilayah operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyebabkan lima warga meninggal pada 2021, sebanyak 58 warga mengalami keracunan pada 2022, dan 123 warga kembali mengalami keracunan pada Februari 2024. Warga Desa Hutaraja juga melaporkan debit air irigasi berkurang dan luapan lumpur material proyek merusak lahan pertanian.
Sementara itu, di Mataloko, Ngada, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul meski PLTP berhenti beroperasi sejak 2010. Sejumlah warga mengaku masih mengalami gangguan pernapasan dan gangguan kulit yang mereka kaitkan dengan kondisi tersebut.
Perempuan Menanggung Dampak Terbesar
Laporan menemukan perubahan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari perempuan.
Ketika sumber air berkurang atau tercemar, perempuan menjadi pihak yang paling sering mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, perempuan mengambil peran utama dalam kerja perawatan. Ketika hasil pertanian menurun, mereka juga mencari tambahan penghasilan untuk menjaga ekonomi keluarga tetap berjalan.
Di Mandailing Natal, misalnya, sebagian perempuan bekerja sebagai buruh ngarit setelah pendapatan pertanian menurun. Di ketiga wilayah, persoalan air, kesehatan, dan ekonomi tidak hadir secara terpisah, melainkan muncul bersamaan sehingga menambah beban yang ditanggung perempuan tanpa mengurangi tanggung jawab domestik yang telah mereka jalankan sebelumnya.
Informasi soal Risiko Proyek belum Sepenuhnya Terbuka
Laporan juga menemukan warga masih mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai dampak dan risiko proyek.
Di Bondowoso, sejumlah warga menilai sosialisasi lebih banyak menjelaskan aktivitas teknis proyek dibandingkan potensi dampaknya terhadap kesehatan maupun lingkungan.
Bau Pengeboran
Anak-anak di TK Pusparini, Desa Kalianyar, Bondowoso, punya sebutan sendiri untuk aroma menyengat yang kerap muncul di kampung mereka, “bau pengeboran”. Bau mirip gas bocor dan telur busuk itu sudah akrab sejak eksplorasi panas bumi dimulai pada 2020.
Aroma tersebut berasal dari hidrogen sulfida (H₂S) yang dilepaskan PLTP Ijen Blawan, yang mulai beroperasi pada Februari 2025. Pipa-pipa uap membelah lahan pertanian warga, sementara sebagian rumah berjarak kurang dari 100 meter dari fasilitas proyek.
Namun, bagi warga, persoalannya bukan hanya soal bau. Mereka mengeluhkan perubahan sumber air, gangguan kesehatan, dan menurunnya hasil pertanian. Temuan serupa juga dijumpai di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan Mataloko, Nusa Tenggara Timur, dua wilayah lain yang menjadi lokasi pengembangan panas bumi.
Di tengah ambisi pemerintah menambah kapasitas panas bumi hingga 5.200 MW dalam RUPTL 2025–2034, suara masyarakat di sekitar proyek menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara tentang listrik bersih, tetapi juga tentang bagaimana warga, terutama perempuan, menanggung dampak sosial dan ekologis yang muncul di kehidupan sehari-hari.
“Memang banyak masyarakat yang menolak, ada juga yang menerima karena ada efeknya,” kata Muhammad Attar Majid dari Ditjen EBTKE.
Sedangkan di Mataloko, warga mempertanyakan penggunaan daftar hadir sosialisasi pada November 2025 yang kemudian disebut sebagai dokumen dukungan masyarakat terhadap pengembangan proyek.
Temuan tersebut menunjukkan pelibatan masyarakat dan penyampaian informasi mengenai risiko proyek masih menjadi tantangan dalam pengembangan panas Bumi.
Struktur Penguasaan Lahan Membentuk Respons Warga
Meski keluhan warga relatif serupa, bentuk respons masyarakat berbeda di setiap wilayah.
Di Mataloko, penolakan berlangsung terbuka karena proyek dinilai mengancam mata air yang menjadi sumber utama kehidupan warga. Sebaliknya, di Bondowoso, sebagian besar proyek berdiri di atas lahan HGU PTPN I Regional 5 dan Perhutani. Banyak warga menggantungkan penghidupan pada lahan garapan tersebut sehingga memilih lebih berhati-hati menyampaikan keberatan.
Di Mandailing Natal, pengalaman menghadapi konflik dan sejumlah insiden kebocoran gas H₂S selama bertahun-tahun membentuk kelelahan sosial. Sebagian warga tetap menyampaikan keluhan, tetapi memilih bertahan dan beradaptasi dibandingkan melakukan penolakan terbuka.
Baca selengkapnya dengan mengunjungi Magdalene.co, artikel ini dan artikel ini
