Simburcahaya.com — Air bah datang begitu cepat di Aceh Tamiang. Dalam kepanikan, Nurbaeti hanya sempat memikirkan satu hal, menyelamatkan anak kembarnya dan kedua orang tuanya.
Perempuan yang juga staf lapangan organisasi Flower Aceh itu harus berjuang menembus banjir yang menggenangi kampungnya. Dalam situasi kacau itu, ia bahkan terpisah dari suaminya. Rumahnya rusak, sebagian harta benda hilang, dan trauma tak mudah hilang.
Namun beberapa hari setelah bencana, Nurbaeti justru terlihat sibuk di dapur umum desa. Ia membantu memasak, menyalurkan bantuan, dan mendata warga yang membutuhkan.
“Kadang hati terasa lebih pulih ketika masih bisa membantu orang lain,” kisahnya.
Cerita Nurbaeti menjadi salah satu potret yang muncul dalam peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) yang digelar Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera, pada 7 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu diikuti 312 peserta, sebagian besar perempuan, dari 10 provinsi di Sumatera.
Dalam forum tersebut, para peserta berbagi pengalaman sekaligus membahas hasil penelitian aksi tentang kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Tema yang diangkat adalah “Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
Bagi PERMAMPU, kisah seperti yang dialami Nurbaeti bukanlah hal yang langka.
Dalam berbagai bencana di Sumatera, perempuan sering diposisikan sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Padahal di lapangan, banyak perempuan justru menjadi penggerak solidaritas dan relawan pertama bagi komunitasnya.
Perwakilan program INKLUSI, Ela Hasanah, dalam sambutannya menekankan bahwa kepemimpinan perempuan sering kali tidak terlihat, meski perannya sangat penting dalam penanganan bencana.
“Partisipasi perempuan menjadi kunci dalam menciptakan sistem penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
PERMAMPU menilai dampak bencana sering kali berlapis bagi perempuan dan kelompok rentan. Lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, hingga perempuan dari kelompok minoritas sering menghadapi kesulitan lebih besar saat bencana terjadi.
Sayangnya, respons penanganan bencana masih cenderung seragam. Bantuan sering berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, sementara kebutuhan spesifik penyintas termasuk dukungan psikososial sering terabaikan.
Dalam beberapa respons bencana terakhir, jaringan PERMAMPU mencoba melakukan pendekatan berbeda. Mereka mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender dan kelompok rentan, menjangkau penyintas yang sering terabaikan, hingga memberikan bantuan yang lebih spesifik, termasuk dukungan pemulihan trauma.
Perempuan akar rumput yang tergabung dalam jaringan organisasi, seperti Flower Aceh, PESADA Sumatera Utara, dan LP2M Sumatera Barat bahkan terlibat langsung dalam berbagai tahap penanganan bencana mulai dari mengumpulkan data korban, membuka dapur umum, hingga mengadvokasi pemerintah.
Salah satu kisah lain datang dari Evi di Sumatera Barat. Ia adalah seorang aktivis kemanusiaan sekaligus ibu dengan disabilitas. Saat banjir bandang datang, Evi harus menyelamatkan anaknya dan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia.
Setelah situasi sedikit terkendali, ia segera menghubungi jaringan relawan dan organisasi kemanusiaan yang ia kenal untuk memastikan bantuan cepat sampai ke warga di sekitarnya.
Sementara itu di wilayah lain, bencana terus berulang.
Di Lampung, banjir kembali terjadi pada 6 Maret 2026. Di Riau, warga di Kampar dan Rokan Hilir bahkan menyebut banjir seperti peristiwa yang datang setiap beberapa tahun.
Namun menurut PERMAMPU, kesiapsiagaan menghadapi bencana masih jauh dari memadai. Mitigasi belum menjadi prioritas, sementara kerusakan lingkungan terus terjadi.
Di Aceh, misalnya, izin pengolahan lahan hutan masih terus diterbitkan meski wilayah tersebut tengah menghadapi bencana.
Respons pemerintah dalam tanggap darurat juga dinilai masih lamban. Di sejumlah daerah, warga bahkan mengaku minim menerima bantuan.
Seorang perempuan berinisial MZ, 23 tahun, dari Tapanuli Tengah menceritakan pengalamannya ketika meminta bantuan untuk mengevakuasi orang tuanya yang terjebak longsor yang menimpa rumah mereka.
Alih-alih segera mendapatkan pertolongan, ia justru menerima jawaban yang membuatnya terpukul.
“Kalian ini korban sedikit. Di tempat lain ada ratusan korban,” katanya menirukan respons yang ia terima.
Kekuatan Komunitas Perempuan
PERMAMPU juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang belum menjadikan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Dari total usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp205 triliun, hanya Rp56 triliun yang dialokasikan.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, mengatakan pengalaman perempuan di berbagai daerah menunjukkan bahwa komunitas sebenarnya memiliki kekuatan untuk bangkit dari bencana.
Namun upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih serius dari pemerintah.
“Kita melihat perempuan di komunitas memiliki kapasitas resiliensi yang luar biasa. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga membantu orang lain bangkit,” ujarnya.
Melalui momentum Hari Perempuan Internasional, PERMAMPU bersama jaringannya di Sumatera menyerukan agar pemerintah desa membangun sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga didesak menangani bencana ekologis di Sumatera secara lebih sistematis—mulai dari upaya mitigasi, konservasi hutan, hingga penyediaan anggaran yang memadai untuk pemulihan pascabencana.
Bagi perempuan seperti Nurbaeti, upaya itu bukan sekadar wacana kebijakan.
Ia adalah soal bertahan hidup—dan memastikan bahwa ketika bencana datang lagi, komunitas mereka tidak lagi sendirian.(*)
