Di sebuah ruang pertemuan di Palembang, diskusi tentang HIV/AIDS tak lagi berhenti pada angka kasus atau capaian program. Forum membahas hal yang lebih mendasar, martabat manusia.
Yayasan Intan Maharani (YIM) Palembang menggandeng sedikitnya 15 pemangku kepentingan dari unsur pemerintah hingga komunitas dan perwakilan media untuk mendorong kepedulian terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), populasi kunci, dan kelompok rentan. Pertemuan itu dikemas dalam “Workshop on Regular Monitoring on Stigma and Discrimination Related to HIV Response at District Level”, yang menekankan pengarusutamaan isu gender dan hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota.
Bagi YIM, persoalan HIV bukan semata isu medis. Ia adalah isu kemanusiaan. “Kepedulian menjadi kunci untuk menangani dan menanggulangi HIV/AIDS,” ujar Drs. Suharni, MA, mewakili YIM Palembang, saat pertemuan pekan lalu. Ia menegaskan, narasi kemanusiaan harus terus diperkuat, sebab stigma terhadap ODHA dan populasi kunci masih tinggi.
Antara Layanan dan Luka Sosial
Secara medis, perkembangan penanganan HIV di Indonesia menunjukkan kemajuan. Terapi antiretroviral (ARV) memungkinkan ODHA menjalani hidup yang sehat dan produktif, selama pengobatan dilakukan secara rutin. Prinsip “Undetectable equals Untransmittable” telah diakui secara global ketika virus tidak terdeteksi, risiko penularan dapat ditekan secara signifikan.
Namun, kemajuan medis tidak serta-merta menghapus diskriminasi.
Suharni menceritakan kisah seorang waria lansia yang justru dikucilkan keluarganya. Di usia senja fase kehidupan yang seharusnya dipenuhi perhatian dan dukungan—ia harus menghadapi penolakan.
Kisah ini memperlihatkan irisan kerentanan usia lanjut, identitas gender minoritas, dan status HIV. Dalam praktik jurnalisme inklusif, pengalaman seperti ini penting diangkat bukan untuk mengekspos luka, melainkan untuk menunjukkan bagaimana stigma bekerja secara berlapis.
Secara konstitusional, negara berkewajiban melindungi warganya, termasuk lansia yang terlantar. Namun dalam realitas sosial, keluarga sering kali menjadi ruang pertama dan sayangnya, kadang justru menjadi ruang penolakan.
Dukungan Komunitas tak Cukup
Di lapangan, banyak ODHA hanya bisa bersandar pada dukungan komunitas. Padahal, komunitas sering memiliki keterbatasan sumber daya.
Stigma membuat sebagian penyintas enggan mengakses layanan publik. Ada ketakutan akan diskriminasi, ada pula kekhawatiran soal biaya.
Deddy Ismail dari Dinas Sosial Sumatera Selatan yang juga menjabat Kepala Panti Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik mengakui layanan sosial untuk kelompok rentan, termasuk lansia, sebenarnya tersedia.
“Banyak layanan untuk lansia yang bisa diakses. Mungkin informasinya belum tersebar luas, atau ada kekhawatiran harus membayar mahal,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, panti social, seperti panti jompo maupun panti khusus perempuan dengan masalah sosial dapat diakses secara gratis.
Di titik inilah kolaborasi menjadi penting memastikan informasi sampai, memastikan akses terbuka, dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam praktik layanan.
Jurnalisme Inklusif: Mengubah Cara Kita Bercerita
Isu HIV kerap terjebak dalam dua ekstrem, sensasional atau sunyi. Padahal, pendekatan yang dibutuhkan adalah jurnalisme inklusif yang menempatkan ODHA sebagai subjek dengan suara dan agensi, bukan sekadar objek pemberitaan.
Jurnalisme inklusif artinya menghindari bahasa yang menyalahkan atau menghakimi, tidak mengungkap identitas tanpa persetujuan, memberi ruang bagi pengalaman hidup ODHA, bukan hanya komentar pejabat dan melihat HIV sebagai isu kesehatan publik dan hak asasi, bukan moralitas.
Ketika media hanya menyorot risiko tanpa mengangkat realitas pengobatan dan kehidupan normal ODHA, stigma justru diperkuat. Sebaliknya, ketika media menghadirkan cerita tentang keberlanjutan hidup, akses layanan, dan solidaritas, ia membantu membangun empati publik.
Workshop yang diselenggarakan YIM Palembang menjadi salah satu langkah strategis. Bukan hanya membahas teknis monitoring stigma, tetapi juga mendorong forum multipihak di tingkat daerah untuk memasukkan perspektif gender dan hak asasi dalam respons HIV.
“Pertemuan hari ini menjadi jalan untuk berkolaborasi secara optimal,” kata Deddy.
Di tengah kemajuan layanan medis, tantangan terbesar mungkin bukan lagi obat—melainkan cara pandang.
Stigma tidak terlihat seperti virus, tetapi dampaknya sama nyata, membuat orang takut memeriksakan diri, enggan berobat, dan terisolasi dari dukungan sosial.
Hari ini, ketika 15 pemangku kepentingan duduk bersama di Palembang, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program. Yang dipertaruhkan adalah martabat manusia.
Dan di situlah peran media, pemerintah, komunitas, serta masyarakat luas bertemu: memastikan bahwa HIV tidak lagi dipahami sebagai label yang memisahkan, melainkan sebagai bagian dari realitas kesehatan yang harus ditangani dengan ilmu, empati, dan keadilan.
Karena pada akhirnya, perjuangan melawan HIV bukan hanya soal menekan angka kasus.
Ia adalah tentang memastikan setiap orang tanpa kecualitetap dihargai sebagai manusia, tegas Suharni.(ert)
Foto Ilustrasi: diproduksi AI
