Simburcahaya.com – Hingga kini, Puskesmas di Kota Palembang dinilai belum ada yang sepenuhnya menerapkan standar layanan fasilitas yang ramah disabilitas.
Dari enam Puskesmas yang disurvei, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HDWI) Sumatera Selatan menemukan jalur kursi roda atau ramp tidak lebar dan landai dengan kemiringan sesuai standar. Rata-rata ruangan periksa tidak luas sehingga sulit memanuver kursi roda, terungkap dari hasil audit sosial HWDI, disampaikan dalam FGD Diseminasi, Rabu (11/06/2025).
Denah ruang, alur pemeriksaan, dan papan informasi juga belum dilengkapi simbol, gambar, audio visual, dan braille. Sehingga masih menyulitkan disabilitas tuli dan netra, bahkan sekedar untuk mendapatkan pemberitahuan terkait nomor antre. Belum ada petugas yang terlatih untuk membantu.
Hanya ada dua Puskesmas yang telah memiliki pintu lebar, satu Puskesmas yang memiliki ranjang adjustable, dan meja layanan rata-rata memang sudah sesuai standar meski belum ada ruang kaki.
Audit sosial HDWI dengan dukungan International Budget Partnership (IBP) ini juga menggali tentang layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas di Puskesmas.
“Dari survei ini kami berikan rekomendasi agar dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi pasien disabilitas di enam Puskesmas, sesuai prinsip kesetaraan dan inklusi,” jelas Ketua HWDI Sumsel, Hikmah Miliana.
Menanggapi hasil survei, Kepala Puskesmas Sosial Bencas Nainggolan mengatakan, kondisi gedung layanan kesehatan yang cukup tinggi dan tidak luas hanya mengikuti lokasi bangunan yang sudah ada. Namun, pihaknya siap memperbaiki sesuai masukan, mengingat status Puskesmas Sosial sudah BLUD.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Talang ratu, RA Lisna Dwi Rahma menyampaikan, pihaknya terkendala anggaran untuk pembangunan rehab besar. Mengingat, kapitasi tidak besar sebagai BLUD. Pihaknya juga tidak disarankan untuk membeli lahan baru yang luas di tahun ini karena dalam masa efisiensi.
“Untuk temuan minor akan segera diperbaiki. Kami pastikan, temuan HWDI menjadi dasar bagi kami untuk pengajuan anggaran ke Dinkes ke depannya guna menyediakan sarana prasarana,” ujarnya.
Ira Fitri Yuniarti dari Dinkes Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi kegiatan HWDI. Pihaknya bersyukur Sumsel menjadi salah satu provinsi yang disurvei dari delapan provinsi di Indonesia.
Temuan survei akan menjadi bahan untuk disampaikan ke pemegang kebijakan yang lebih tinggi agar ada perbaikan di layanan kesehatan. Bahkan menurutnya perbaikan tersebut nantinya juga bisa untuk pasien umum.
Adapun pembangunan dan penyediaan sarana prasarana baru diakuinya memang butuh melibatkan banyak instansi terkait lainnya. Sehingga, untuk perubahan besar di tahun ini sesuai rekomendasi HWDI belum bisa dilaksanakan. Apalagi tahun ini bidang kesehatan terkena efisiensi anggaran. (yulia savitri)
